“Tadi saya bertiga dengan Presiden dan dengan Mensesneg ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh salah satu ketua umum partai, sebagaimana yang di sampaikan jika Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menugaskan kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk memenangkan Ibu Khofifah (Cagub Jatim), saya tegaskan itu sama sekali tidak benar,” tegas Pramono Anung kepada wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/6/2018) sore.
Lanjut Pramono Anung , tidak pernah ada penugasan oleh Presiden kepada siapapun, karena Presiden dalam hal ini (Pilkada Serentak) harus netral. Walaupun secara pribadi tentunya Presiden mempunyai kedekatan dengan keluarga Bung Karno, lanjut Pramono Anung, itu adalah ikatan secara pribadi.
Lebih lanjut Pramono Anung menjelaskan, pertemuan Presiden misalnya dengan Mbak Puti (Puti Guntur Soekarnoputri, Cawagub Jatim), dengan Mas Djarot (Cagub Sumut), dengan Ganjar (Cagub Jateng) adalah dalam kapasitas Presiden sebagai pribadi.
“Itu yang ingin kami sampaikan, sehingga karena besok mau Pilkada ini kan simpang siur, bahwa seakan-akan ada penugasan dari Presiden untuk memenangkan calon tertentu, kami tegaskan tidak ada,” ucap Pramono Anung.
Pramono Anung menambahkan, adapun dalam pemantauan Pilkada, mengenai apa yang dilakukan pada hari H Pilkada Serentak, Rabu besok, Pramono Anung mengatakan, Presiden RI Jokowi akan memantau jalannya Pilkada. “Kemungkinan beliau ada di Bogor atau Jakarta, beliau tidak ke daerah besok,” terangnya.
Pramono Anung juga menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Karena itu, Presiden tidak punya hak pilih dalam Pilkada Serentak, besok. (Yus/Setkab RI)
Editor : N Jamaludin
