Ini Dasar Kenapa MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda

Foto: Para Hakim Kostitusi usai menggelar sidang putusan, pada Kamis (26/4) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa. Jakarta,harian7.com - M...

Foto: Para Hakim Kostitusi usai menggelar sidang putusan, pada Kamis (26/4) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.
Jakarta,harian7.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materiil terkait parliamentary threshold (PT) yang diajukan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Demikian Putusan Nomor 20/PUU-XVI/2018 dibacakan Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh hakim konstitusi lainnya pada Kamis (26/4/2018).

Partai yang dipimpin oleh Ahmad Ridha Sabana tersebut merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 414 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Pemohon menilai dengan berlakunya Pasal 414 Ayat 1 UU Pemilu dapat mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI.

Terutama, jika perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI, namun perolehan suara Pemohon tingkat DPR RI secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas parlemen. Pemohon pun menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, setiap partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPR RI. Namun hak untuk berkontestasi akan hilang jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara. Hal demikian dapat terjadi meski perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang membacakan pertimbangan hukum menjelaskan Mahkamah telah memutus empat perkara terkait pengujian ambang batas parlemen (parliamentary threshold), yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 bertanggal 7 Mei 2014.

Arief menjelaskan meski undang-undang yang diuji dalam permohonan a quo berbeda, tetapi norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sebelumnya, khususnya putusan yang berkenaan dengan parliamentary threshold untuk keanggotaan DPR.

"Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa hal tersebut berkaitan dengan politik penyederhanaan kepartaian dengan menyatakan open legal policy sepanjang tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas,"jelas Arief.

Arief melanjutkan demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, alasan-alasan permohonan a quo juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas.

“Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah ne bis in idem,” tandas Arief. (Wit/Humas MK)

COMMENTS

Nama

ARUS MUDIK,12,BANJARNEGARA,1,BANTUL,1,BANYUMAS,3,BERITA DAERAH,67,BERITA FOTO,6,BERITA TERKINI,3362,BIRO KEDU,47,BISNIS,17,BLORA,19,BOYOLALI,18,Budaya,16,CILACAP,28,DEMAK,2,EKONOMI,2,EKONOMI DAN BISNIS,16,FINANCE,3,GAYA HIDUP,20,HARIAN NASIONAL,27,HIBURAN,21,HIDUP SEHAT,1,IKLAN,1,INTERNATIONAL,11,INVESTIGASI,3,JAMBI,4,JATENG,1,JATENG NEWS,21,JATIM,1,JAWA TIMUR,1,JOGJA,12,KABAR DESA,8,KABAR PILKADA,35,KABAR PILPRES 2019,1,KABAR POLISI,180,KABAR TNI,3,KENDAL,4,KRIMINAL,60,KUDUS,1,KULINER,16,LAKA LANTAS,2,Life Style,8,MAGELANG,281,MITOS,2,MITRA POLISI,1,MUDIK,3,NASIONAL,129,NEWS,5601,NEWS FOTO,15,NTT,6,OLAHRAGA,2,OPINI,1,PANTURA,2,PEMILU,22,PENDIDIKAN,91,PERISTIWA,107,PILPRES,27,POLITIK,147,Purwodadi,2,SALATIGA,2207,SELEB,12,SEMARANG,636,SLEMAN,1,SOLO RAYA,28,SOSOK,6,SPORT,4,SUARA JABAR,14,Suara Jatim,3,SULAWESI,275,SUMUT,12,TEMANGGUNG,75,TIPS BUNDA MUZA,3,UNGARAN,1217,VIDEO,17,WARTA PEMBACA,25,WISATA,2,WONOSOBO,3,
ltr
item
HARIAN7.COM - KABARE WONG JAWA TENGAH: Ini Dasar Kenapa MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda
Ini Dasar Kenapa MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Garuda
https://1.bp.blogspot.com/-FJA1Q4yAqlQ/WuJTmOfPy3I/AAAAAAAAWfo/PWX4AOFo0TInZovBfP5zEj1nJt93mR1LACLcBGAs/s400/14457.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FJA1Q4yAqlQ/WuJTmOfPy3I/AAAAAAAAWfo/PWX4AOFo0TInZovBfP5zEj1nJt93mR1LACLcBGAs/s72-c/14457.jpg
HARIAN7.COM - KABARE WONG JAWA TENGAH
http://www.harian7.com/2018/04/ini-dasar-kenapa-mk-tidak-dapat-terima.html
http://www.harian7.com/
http://www.harian7.com/
http://www.harian7.com/2018/04/ini-dasar-kenapa-mk-tidak-dapat-terima.html
true
6540734605408975812
UTF-8
Semua Berita Not found any posts VIEW ALL Baca Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All LABEL ARCHIVE PENCARIAN Semua Berita Ops.... Halaman Yang Anda Minta Belum Tersedia Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy