 |
| Ilustrasi. |
“Nantinya akan diterbitkan sertifikat yang menyatakan atau menerangkan spesifikasi komoditas hortikultura itu. Komoditas tersebut diharapkan akan memiliki nilai jual tinggi dan dampaknya pada kesejahteraan para petani,” katanya.
Dalam festival tersebut ditampilkan aneka komoditas mulai dari durian, pisang, alpokat dan biofarmaka. Sekarang ini ada dua komoditas hortikultura yang telah bersertifikat, alpokat jenis Kalibening dan Rejosari dari wilayah Kecamatan Bandungan serta durian kaning dan sifa dari Desa Brongkol, Kecamatan Jambu.
Dan hingga sekarang ini, ada 12 jenis komoditas hortikultura dalam proses penerbitan sertifikat. Khusus untuk durian, jenisnya sangat banyak dan tersebar di tiga sentra yaitu Kecamatan Banyubiru, Jambu dan Tuntang. Untuk sertifikat tanaman hortikultura unggulan local, antara lain menerangkan tentang asal usul tanaman dan kemampuan produksinya.
Pihak Distan terus melakukan pendampingan teknis kepada para petani maupun kelompok tani. Salah satunya mendukung pembibitan tanaman komoditas lewat institusi dinas maupun di kelompok tani. Kelompok tani yang sudah didamoingi ada sekitar 300, jumlah ini merupakan jumlah diantara 1.800 kelompok tani.
“Tujuannya diantaranya untuk menjaga ketersediaan produk unggulan di pasaran. Kelompok tani tersebut membudidayakan aneka komoditas seperti biofarmaka, tanaman hias dan sayur mayur. Mereka mendapat pendampingan berupa pelatihan maupun aplikasi teknologi pertanian,” katanya.
Sementara, Bupati Semarang H Mundjirin disela membuka acara festival mengatakan, pihaknya meminta agar selalu menjaga mutu produk unggulan tersebut. Jaminan mutu dari komoditas tersebut sangat penting agar pangsa pasar tetap terjaga.
“Harapan kami, jangan sampai muncul salah paham seperti pada buah durian yang marak dijual di tepi Jalan Raya Ambarawa – Magelang, bahwa durian itu berasal dari Brongkol. Namun, durian tersebut bukan dari Brongkol dan justru datang dari luar kota. Pihaknya siap membantu para petani untuk mengurus penerbitan sertifikat komoditas unggulan ke Pemerintah Pusat,” tandas Mundjirin. (JND / Heru)
