UNGARAN, harian7.com – Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara melakukan kunjungan lapangan khususnya bidang peternakan di Kabupaten Semarang. Rombongan dipimpin Ketua DPRD, Sahlan Siregar dan diterima Wakil BUpati Semarang Ngesti Nugraha, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Semarang, Senin (27/11).
“Kami dari Serdang Bedagai menilai jika tata pengelolaan khususnya bidang peternakan di Kabupaten Semarang ini lebih mapan dan mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, kami ingin mendapatkan pengetahuan tentang tata pengelolaan peternakan agar lebih baik,” kata Sahlan Siregar, dihadapan Wakil Bupati Semarang dan pejabat terkait.
Diakuinya, bahwa selama ini, di Pemkab Serdang Bedagai tidak mendapatkan pemasukan apapun khususnya dari usaha peternakan rakyat ini. Pasalnya, kondisi geografis daerahnya sangat cocok untuk perkebunan, utamanya kelapa sawit dan karet.
Sedangkan, Ketua Komisi B DPRD Serdang Bedagai, Usman Sitorus menambahkan bahwa potensi sapi potong di kabupaten pemekaran Deli Serdang ini cukup besar. Sekarang ini, populasi sapi potong mencapai 42.000 ekor. Bahkan, setiap tahunnya Serdang Begadai itu menjadi pemasok sapi potong terbesar ketiga setelah di Simalungun dan Langkat, di Sumatera Utara.
Sementara, Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha didampingi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan, Syamsul Hidayat menyatakan, bahwa sub sektor peternakan di kabupaten Semarang ini telah memberikan kontribusi bagi PAD. Sumbangan itu mencapai Rp 700 juta setahunnya.
Pendapatan tersebut berasal dari pengelolaan Pasar Hewan Ambarawa dan empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Ambarawa, Ungaran, Tengaran dan Tuntang. Sedangkan regulasinya, sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Pendapatan dari RPH juga belum terlalu besar karena sebagian kebutuhan daging daerah di pasok dari kabupaten dan kota tetangga seperti Salatiga, Boyolali dan Purwodadi. Di kabupaten ini, untuk pola pemberian hibar peternakan mengacu pada aturan yang berlaku. Dan dilakukan pengawasan dan pendampingan bagi kelompok peternak penerima bantuan secara intensif,” tandas Syamsul. (JND / Heru)
