Pasalnya, pembangunan yang didanai oleh Dana Desa tahun anggaran 2017 yang diperkirakan menelan angggaran hampir Rp 200 juta ini sudah beberapa titik rusak dan berlubang dan retak.
"Kira-kira baru bulan kemarin selesai dikerjakan, tapi sudah banyak yang retak dan berlubang," kata Pardi warga Dukuh Barat kepada harian7.com.
Menurut keterangan sejumlah warga jalan tersebut digunakan oleh warganya hanya untuk beraktivitas sehari hari. Jalan tersebut, kata warga, baru kurang lebih sebulan dikerjakan sudah rusak.
"Aspalnya tipis mas, sehingga cepat rusak seperti ini,"jelasnya.
Dari informasi di himpun, Pengaspalan
jalan ini baru bulan Ramadhan 2017 kemarin dikerjakan dan belum genap sebulan selesai di kerjakan sudah terlihat mulai rusak dan retak serta ambles. Di ketahui pengaspalan jalan tersebut di kerjakan oleh kontraktor dari CV Rejeki Agung dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp 151.128.000,- dengan volume 800 M x 1 M x 0,05 di Dusun Dukuh Barat dan Timur. Sedangkan untuk Dusun Pranggen, dengan anggaran Rp 65.822.000,- dengan volume 340 M x 1 M x 0,05 M.
Terpisah, Herlambang selaku pemilik CV Rejeki Agung saat di konfirmasi harian7.com mengaku tidak tahu terkait pengerjaan pengaspalan di wilayah Dusun Dukuh dan Pranggen. Menurutnya CV Rejeki Agung hanya di pinjam namanya oleh salah satu temanya untuk pengerjaan pengaspalan jalan tersebut.
"Saya tidak mau mas. Memang benar itu CV saya, tapi di pinjam teman. Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi saja ke Pak Kades,"katanya.
Ketua Harian LSM ICI Jawa Tengah Shodiq mengatakan, Pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan hingga ke desa-desa. Menurutnya pembangunan dengan sumber dana desa (DD) sangat rawan penyimpangan.
"Kita akan terus melakukan monitoring dalam pelaksanaan dan alokasi dana desa, karena dalam pelaksanaanya sangat rawan dengan penyimpangan,"terang Shodiq.
Seperti temuan kami sebelumnya di Desa Papringan yang sudah kami informasikan ke APH dengan harapan dapat segera di tindak. Jangan sampai para koruptor negara masih bebas memakan uang rakyat.
"Belum lama ini kami klarifikasi ke Kejari Ambarawa terkait dugaan adanya korupsi di Desa Papringan, dan pihak APH mengatakan baru melakukan penyelidikan,"ungkapnya.
Lebih lanjut Shodiq mengajak semua masyarakat untuk bersama memberantas adanya tindak korupsi dalam rangka mendukung APH untuk menjalankan tugasnya.
"Saat ini kita akan terus kawal, monitoring dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Danan Desa,"tandasnya.(Sap)
